BPK RI Perwakilan Provinsi DIY memberikan satu opini WTP dan empat opini WDP atas LKPD Kabupaten/Kota TA. 2010. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan, Sunarto dalam rangkaian penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten/Kota TA. 2010 Mei hingga Juni kemarin. Berbeda dengan tahun lalu, dimana penyerahan dilakukan secara serentak, kali ini penyerahan dilakukan secara terpisah sesuai dengan batas waktu yang diamanatkan UU.
Kegiatan diawali Rabu (18/5) dengan penyerahan LHP atas LKPD Kulon Progo. Bertempat di Auditorium Gedung Utama, penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan, Sunarto kepada Ketua DPRD Kulonprogo, Yuliardi. Atas LKPD Kulonprogo TA. 2010, kami berikan opini Wajar Dengan Pengecualian, demikian tutur Sunarto dalam sambutannya. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa pengecualian tersebut atas akun aktiva tetap dan persediaan yang belum dicatat sesuai dengan SAP.
Kemudian Rabu (25/5) dilanjutkan dengan penyerahan LHP atas LKPD Gunungkidul yang dilakukan di ruang sidang. LHP diterima langsung oleh Ketua DPRD, Budi Utama dan Bupati, Badingah. Tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, untuk TA. 2010 opini yang diberikan adalah Wajar Dengan Pengecualian.
Terakhir, Jumat (27/5) dilakukan penyerahan LHP atas LKPD Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Dalam sambutannya Kepala Perwakilan, Sunarto menyatakan bahwa untuk TA. 2010 LKPD Bantul memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal yang mendapat pengecualian adalah pencatatan aktiva tetap yang belum sesuai SAP dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran BLUD RSUD yang belum memadai.
Sedangkan untuk LKPD Kota Yogyakarta,berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan. Penjelasan tersebut terkait kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak oleh Bendahara Umum Daerah yang belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan penanganan perkara gugatan perdata ganti rugi akibat pemutusan kerja sama BOT (Build Operate Transfer).
Jumat (10/6) dilanjutkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang menerima raport penilaian dari BPK. LHP diterima oleh Ketua DPRD, Kuswanto dan Bupati Sleman, Sri Purnomo. Kali ini, LKPD Sleman masih mendapat penilaian WDP.
Sumber : di sini
